Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Kemitraan JKN di Kabupaten Brebes

 

Brebes– Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Kemitraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Jumat, 27 September 2024, bertempat di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Rapat ini dilakukan secara hybrid, yang memungkinkan peserta hadir secara langsung maupun daring, dengan tujuan memperkuat sinergi antarinstansi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program JKN di Kabupaten Brebes.

Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak penting dari instansi pemerintah dan layanan kesehatan. Di antara peserta yang terlibat adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, BPJS Kesehatan Cabang Brebes, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Kabupaten Brebes, Dinas Sosial Kabupaten Brebes, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Brebes, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Brebes, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Brebes, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Brebes, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Brebes, Kementerian Agama Kabupaten Brebes, serta seluruh Camat di Kabupaten Brebes. Selain itu, seluruh rumah sakit negeri dan swasta se-Kabupaten Brebes, puskesmas, 292 kepala desa, serta Paguyuban Camat dan Kepala Desa Kabupaten Brebes juga turut berpartisipasi dalam rapat ini.

Acara dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Ineke Tri Sulistyowaty, SKM, M.Kes., yang dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor demi mencapai kesuksesan program JKN di Brebes. Dalam pidatonya, Ineke menggarisbawahi bahwa program JKN merupakan komponen kunci dalam mewujudkan akses layanan kesehatan yang merata bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di pedesaan dan daerah terpencil.

“Kita semua berkumpul di sini dengan satu tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa setiap warga Brebes mendapatkan layanan kesehatan yang layak melalui Jaminan Kesehatan Nasional. Namun, ini tidak mungkin terwujud tanpa dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak. Kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, sektor kesehatan, dan BPJS Kesehatan sangat krusial untuk memastikan keberhasilan program ini,” ujar Ineke dalam sambutannya.

Ineke juga menegaskan pentingnya peran aktif dari seluruh peserta, baik dari pemerintah daerah, puskesmas, rumah sakit, maupun kepala desa, dalam mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam program JKN serta mempermudah akses layanan kesehatan. "Melalui rapat koordinasi ini, kita harus membangun komitmen bersama untuk terus mendukung pelaksanaan JKN, mulai dari peningkatan akses, penguatan pelayanan, hingga pengawasan pelaksanaan di lapangan," lanjutnya.

Rapat koordinasi ini melibatkan sesi diskusi yang intens dan tanya jawab antar peserta. Beberapa isu penting yang dibahas meliputi tantangan yang dihadapi dalam penerapan JKN di lapangan, seperti pendataan masyarakat yang belum terdaftar, kendala akses layanan kesehatan di daerah terpencil, serta upaya peningkatan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan.

BPJS Kesehatan Cabang Brebes juga memaparkan data terkait cakupan layanan JKN di Kabupaten Brebes, serta rencana pengembangan layanan berbasis teknologi yang diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat terhadap informasi layanan JKN. "Kami terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan, termasuk dengan menghadirkan inovasi digital yang akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi serta layanan JKN secara lebih cepat dan efisien," ujar perwakilan dari BPJS Kesehatan.

 

Di sisi lain, Dinas Sosial dan Disdukcapil Kabupaten Brebes membahas pentingnya validasi data kependudukan sebagai dasar untuk menjamin bahwa setiap warga Brebes, terutama mereka yang tergolong dalam kelompok miskin, dapat terdaftar sebagai peserta JKN. Proses validasi ini, menurut mereka, menjadi tantangan tersendiri karena adanya perubahan data yang belum terintegrasi secara menyeluruh.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) juga memberikan masukan terkait peran strategis kepala desa dalam sosialisasi JKN kepada masyarakat di tingkat desa. "Kepala desa merupakan ujung tombak dalam mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan peran aktif mereka, program JKN dapat lebih mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat luas," ujar perwakilan dari PMD.

Sesi tanya jawab menjadi bagian penting dari acara ini, di mana para peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan serta gagasan mereka terkait implementasi JKN di lapangan. Beberapa peserta dari puskesmas dan rumah sakit menyampaikan kendala teknis dalam penyelenggaraan layanan kesehatan, seperti terbatasnya fasilitas dan kurangnya tenaga medis di beberapa wilayah.

Diskusi ini menghasilkan beberapa rekomendasi, seperti perlunya peningkatan koordinasi antara BPJS Kesehatan dan puskesmas dalam hal administrasi klaim, serta usulan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas tenaga medis di tingkat puskesmas agar layanan kesehatan dapat berjalan lebih optimal.

Rapat koordinasi yang berlangsung hingga siang hari ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus mendukung pelaksanaan program JKN di Kabupaten Brebes. Seluruh instansi yang hadir sepakat untuk terus bekerja sama dalam mengatasi berbagai tantangan yang muncul serta memperkuat sinergi lintas sektor demi kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan pelaksanaan JKN di Kabupaten Brebes dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.