Rapat Koordinasi Pengelolaan Anggaran BOK Puskesmas Tahun 2023

 

Pemerintah sejak tahun 2010 menggulirkan program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Kebijakan ini untuk membantu puskesmas dan jaringannya dalam melaksanakan layanan kesehatan promotif dan preventif sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) menuju MDGs.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Ineke Tri Sulsityowaty, SKM, M.Kes   menjelaskan bahwa BOK adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan malnutrisi.

“Selama ini penyaluran Dana BOK dilaksanakan secara terpusat melalui KPPN Jakarta II. Mulai tahun anggaran 2023, semua KPPN se-Indonesia, turut menyalurkan Dana BOK Puskesmas,” ujar Ineke.

Kepala Inspektorat Brebes, Drs. Nur Ari Haris Yuswanto, M.Si dalam sambuatannya menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dijelaskan bahwa KPPN melaksanakan penyaluran Dana BOK Puskesmas berdasarkan rekomendasi penyaluran yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Direktorat Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan.

“Agar pelaksanaan penyaluran Dana BOK Puskesmas dapat disalurkan dengan lancar, kami mengundang pihak bank penyalur, yaitu BNI untuk mendiskusikan beberapa hal terkait penyaluran BOK Puskesmas,” jelas Ari.

Dalam rapat yang diselenggarakan pada Rabu (1/03/2023) di Aula Dinas Kesehatan, Ari mengharapkan  tidak terdapat penyaluran BOK yang terhambat karena permasalahan data suplier yang pada akhirnya terdapat keterlambatan penyaluran.

PERTEMUAN PERSIAPAN PEMERIKSAAN HAJI TAHAP II KABUPATEN BREBES

Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes mengadakan pertemuan persiapan pemeriksaan kesehatan haji tahap II yang diadakan di Aula Dinas kesehatan Kabupaten Brebes. Senin 20 februari 2023.

Pemeriksaan tahap pertama ini merupakan upaya penilaian status kesehatan tahap pertama terhadap CJH (calon Jemaah haji) sebagai persyaratan untuk mengikuti perjalanan ibadah haji, jelas dr. Munaryo, SKM, M.Kes selaku Ketua Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten Brebes dan juga  sebagai nara sumber dalam pertemuan. Sejumlah 38 petugas kesehatan yang mewakili tiap puskesmas se Kabupaten Brebes hadir dalam pertemuan ini. Pemeriksaan ini nantinya akan dilakukan oleh dokter yang diberi kewenangan sebagai dokter pemeriksa kesehatan, dibantu dengan perawat dan analis laboratorium. Pertemuan ini dibuka oleh Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Imam Budi Santoso, S.ST, M.H.Kes.

dr. Munaryo menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan kesehatan CJH. CJH membawa surat pengantar dari kantor Departemen Agama, untuk pemeriksaan kesehatan sesuai dengan tempat domisili CJH. Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh pemeriksa kesehatan tahap pertama yang memenuhi kualifikasi atau standar pemeriksa. Pemeriksaan JCH wanita dilakukan oleh dokter wanita, atau dokter pria didampingi perawat wanita. Pada pemeriksaan kesehatan bagi CJH akan dikelompokkan menjadi pemeriksaan pokok, pemeriksaan lanjut, dan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan kesehatan CJH tentunya menggunakan protocol standar profesi kedokteran, jelas nya. Pemeriksaan tahap pertama berfungsi sebagai alat penilaian status kesehatan dan alat pembinaan CJH, sehingga akan diketahui riwayat kesehatan sekarang dan riwayat kesehatan terdahulu yang akan dijadikan alat pembinaan pada pemeriksaan kesehatan haji tahap selanjutnya

PERTEMUAN SOSIALISASI DAN ADVOKASI TAS I KECACINGAN UNTUK PENGELOLA PROGRAM DI PUSKESMAS SE-KABUPATEN BREBES

 

Hingga saat ini filariasis adalah salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Sampai dengan tahun 2018 setidaknya terpetakan 236 dari 514 kabupaten/kota yang dinyatakan endemis dan sedang berproses menuju eliminasi; 9 diantaranya berada di Jawa Tengah, yaitu: Kabupaten Brebes, Pekalongan, Wonosobo, Semarang, Demak, Grobogan, Pati, Blora, dan Kota Pekalongan (Infodatin Filariasis, 2019).

Kabupaten Brebes telah menyelesaikan tahapan eliminasi berupa evaluasi prevalensi mikrofilaria pasca POPM filariasis (pre-TAS) pada tahun 2022 dengan hasil rerata mikrofilaria (Mf rate) Desa Sentinel dan Desa Spot masing-masing sebesar 0% dan 0% (di bawah 1%). Guna memonitor potensi penularan filariasis, pelaksanaan surveilans melalui survei penilaian penularan secara periodik tetap diperlukan untuk memastikan bahwa tidak terjadi peningkatan potensi penularan di wilayah yang telah menyelesaikan pengobatan massal. Survei dilakukan dengan pemeriksaan darah jari pada anak usia 6 – 7 tahun atau anak sekolah dasar kelas 1 dan 2. Survei penilaian penularan (TAS) filariasis pada periode 2023 ini merupakan TAS tahap pertama (TAS 1) dari 3 (tiga) tahap TAS sebelum eliminasi.

 

Tujuan Survei penilaian penularan (TAS) bertujuan untuk mengetahui apakah masih terjadi penularan filariasis di Kabupaten Brebes setelah masa pengobatan massal dihentikan. v Diharapkan hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada instansi terkait sebagai sumbangan masukan khususnya dalam upaya eliminasi filariasis di Kabupaten Brebes.

 

Pertemuan ini didakan di Gedung IDI Kabupaten Brebes, jumat 17 februari 2023. Dihadiri oleh 21 Puskesmas Se-Kabupaten Brebes dengan narasumber, Heldhi Broto Kristiyawan, S.K.M., M.Eng, Agus Riyanto,SKM dan Anggia Rahmadian W,SKM

PERTEMUAN PENGUATAN CNR TB DI KABUPATEN BREBES

 

Salah satu indikator kinerja pengendalian penyakit TB adalah Angka Notifikasi Kasus atau Case Notification Rate (CNR), yakni angka yang menunjukan jumlah pasien baru yang ditemukan dan tercatat diantara 100.000 penduduk di suatu wilayah tertentu.

Target peningkatan capaian CNR ≥5% tiap tahun. Menurunnya capaian CNR disebabkan sulitnya penemuan kasus baru di layanan kesehatan terutama puskesmas sebagai layanan primer.  Kedepannya diharapkan tidak hanya puskesmas tetapi juga layanan primer lain seperti klinik swasta, dokter praktek swasta dan Rumah Sakit dapat menjaring kasus baru TB lebih banyak lagi.

Salah satu kegiatan yang penting untuk mendukung keberhasilan strategi penemuan aktif ini adalah melalui pelacakan dan investigasi kontak (contact tracing and contact investigation). Investigasi kontak (IK) merupakan kegiatan pelacakan dan investigasi yang ditujukan pada orang-orang yang kontak dengan pasien TBC (indeks kasus) untuk menemukan terduga TBC. Kontak yang terduga TBC akan dirujuk ke layanan kesehatan untuk pemeriksaan lanjutan dan bila terdiagnosis TBC, akan diberikan pengobatan yang tepat dan sedini mungkin.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Bidang P2P  Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes  melaksanakan Kegiatan Pertemuan Pengutan CNR TBC di Aula Dinas Kesehatan Brebes pada Kamis, 16 februari 2023.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Ineke Tri Sulistyowaty, SKM, M.Kes.  Dalam sambutanya beliau menyampaikan  bahwa penyakit Tuberkulosis ini menjadi program prioritas pemerintah yang harus dapat segera diatasi, keterlibatan stakeholder terkait sangatlah penting dalam penanganan TB menuju Eliminasi TB Tahun 2030.

Pertemuan koordinasi pelaksanaan investigasi kontak TBC ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan investigasi kontak yang akan dilakukan oleh petugas kesehatan dan kader. Kegiatan ini diikuti oleh peserta yang berasal dari lintas sektor dan lintas program terkait.

Kepala Balkesmas Wilayah Semarang, dr. Wahyu Setianingsih, M.Kes yang menyampaikan bahwa permasalahan Kesehatan terutama TB itu masih banyak. Kita berharap bahwa kita perlu menggandeng teman-teman  MSI karena keterbatasan tangan kita. “Harapannya kehadiran Mentari Sehat Indonesia (MSI) dapat membantu Dinas Kesehatan untuk menuntaskan dan mengeliminasi sepenuhnya kasus TBC pada tahun 2030," ucap Wahyu.

PERTEMUAN PENGELOLA OBAT DI PUSKESMAS DAN BLUD SE-KABUPATEN BREBES

 

Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di apotek harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016. Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggjung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien, jelas Bapak Doni Hendri S.Si Apt, M.Pharm.Sci, selaku staf Seksi Farmamin Perbekes Dinkes Kab Brebes pada pertemuan Pengelola Obat Puskesmas dan BLUD Se Kabupaten Brebes. Pertemuan dihadiri oleh petugas obat yang ada di Puskesmas dan BLUD se-kabupaten Brebes pada 16 februari 2023 di Aula Gedung IDI Brebes.

Doni menyampaikan standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Sedangkan pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Dalam melakukan pelayanan kefarmasian kita juga harus memperhatikan resep yang dituliskan Dokter kepada pasiennya. Kita semua mengetahui bahwa resep berguna agar obat yang dibeli pasien sesuai dengan peraturan dan tentunya sudah direkomendasikan, tambahnya.

FASILITASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN ADVOKASI REGULASI KAWASAN TANPA ROKOK

 

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes melalukan Pertemuan Fasilitasi Dalam Rangka Penyusunan Advokasi Regulasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada Rabu, 15 februari 2023, bertempat di Aula Gedung IDI Brebes.

Narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Rita Utrajani, SKM, M.Kes mengatakan, Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok ini perlu diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan, untuk melindungi masyarakat yang ada dari asap rokok.

Tujuan penetapan Kawasan Tanpa Rokok adalah :

• Menurunkan angka kesakitan dan/ atau angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat.

• Meningkatkan produktivitas kerja yang optimal.

• Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok.

• Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula.

• Mewujudkan generasi muda yang sehat.

Sasaran Kawasan Tanpa Rokok adalah di tempat pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan (UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).

PENEMPATAN PESERTA PROGRAM INTERNSIP DOKTER INDONESIA ANGKATAN I 2023 KAB BREBES

Seksi Sumber Daya Kesehatan Sistem Informasi Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes hari ini Rabu (15/2/2023) menerima sejumlah 12 peserta Dokter Internship Indonesia di Ruang Rapat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes.

 

Hadir Dokter Pendamping atau Dokter Pembimbing, dr. Munaryo dari Puskesmas Jatibarang dan dr. Fahmi Atabaki dari Puskesmas Sitanggal. Program Internship Dokter Indonesia (PIDI) Angkatan I 2023 akan bertugas di wahana rumah sakit atau puskesmas di Kabupaten Brebes untuk periode Februari 2023 sampai dengan Februari 2024, jelas Ibu Ineke Tri S, SKM, M.Kes dalam Penerimaan dan Pembekalan Peserta Program Internship Dokter Indonesia (PIDI).

 

Sesuai dengan tujuannya Program Internsip Dokter Indonesia merupakan proses pemantapan mutu profesi dokter Indonesia dengan skema pemilihan acak untuk mencetak talenta kesehatan yang siap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di Kabupaten Brebes terutama di wahana yang terpilih. Semoga dengan adanya PIDI yang ditempatkan di wilayah Kabupaten Brebes dapat menjadi wahana menggali ilmu kedokteran dan keterampilan sebagai petugas kesehatan nantinya serta mengimplementasikan dengan baik apa yang sudah dipelajari di bangku perkuliahan, himbau Ibu Ineke. Beliau juga berharap sebagai peserta PIDI diwahana agar selalu berkolaborasi dengan Bapak dan Ibu Pendamping atau Pembimbing PIDI, tenaga kesehatan dan non kesehatan yang bekerja di wahana masing – masing, dan senantiasa meningkatkan ilmu, pengetahuan dan skill dalam dunia medis agar dapat berkontribusi meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

ORIENTASI TATALAKSANA PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Brebes menggelar orientasi tatalaksana pelayanan kesehatan lingkungan bagi pengelola program kesling atau sanitasi di puskesmas di Aula Dinas Kesehatan Brebes, Selasa (14/02/2023).

Kegiatan ini diikuti oleh penanggung jawab program sanitasi di puskesmas se-Kabupaten Brebes. Selama kegiatan mereka mendapatkan materi dari narasumber dari Tim Orientasi Kesehatan Lingkungan Dinkes Kabupaten Brebes.

Kepala Dinkes Kabupaten Brebes melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dr. Muhtar, M.Kes mengatakan kegiatan ini bertujuan agar seluruh peserta/pengelola program kesling/sanitarian mampu dan memahami melaksanakan kegiatan kesehatan lingkungan yang mencakup pelayanan kesehatan lingkungan, penyehatan air dan sanitasi, penyehatan udara, tanah dan kawasan serta penyehatan pangan.

“Selain itu, pencatatan dan pelaporan kesehatan lingkungan dengan sistem terintegrasi/e-monev kesling serta penyusunan perencanaan dan rencana kerja kegiatan kesehatan lingkungan di puskesmas,” ungkapnya.

Menurut Muhtar, puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinkes yang merupakan penyelenggara kesehatan masyarakat. Dalam pengaturannya puskesmas juga melakukan pelayanan kesehatan lingkungan bagi masyarakat di wilayah kerjanya dan diperlukan integrasi baik lintas program maupun lintas sektor untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam penyelenggaraannya.

“Pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi maupun sosial guna mencegah penyakit dan/atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor risiko lingkungan,” jelasnya.

Dengan terselenggaranya pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas terang Muhtar, diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya preventif, promotif dan kuratif yang dilakukan secara berkesinambungan. “Pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas juga menjadi bagian penting dan merupakan indikator bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanannya terhadap masyarakat,” tegasnya.

IDENTIFIKASI AUDIT KASUS STUNTING

 

Seperti kita ketahui bersama, persoalan Stunting telah menjadi agenda pembangunan Nasional, dan Kabupaten Brebes menjadi salah satu Kabupaten Prioritas, dari 514 Kabupaten/kota di Indonesia.

Stunting tidak hanya mengenai pertumbuhan anak yang terhambat, namun juga berkaitan dengan perkembangan otak yang kurang maksimal. hal ini menyebabkan kemampuan mental dan belajar yang di bawah rata-rata, dan bisa berakibat pada prestasi sekolah yang buruk.

Audit Kasus Stunting adalah kegiatan untuk mencari penyebab terjadinya Kasus Stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

Audit Kasus Stunting dilaksanakan dalam bentuk pertemuan oleh Tim percepatan penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten  berdasarkan laporan dari TPPS Kecamatan/TPPS Desa.

TPPS menjadi forum pelaksana aksi konvergensi lintas sektor yang bertugas melaksanakan konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program pusat, Daerah dan Desa serta peran serta Pemangku Kepentingan.

Jumat, 10 Februari 2023, telah dilaksanakan kegiatan Identifikasi Audit Kasus Stunting (AKS) Bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Peserta dalam kegiatan pertemuan Identifikasi Kasus AKS ini berasal dari unsur TPPS Kabupaten.

Kegiatan Pengukuran Kebugaran Jasmani (ROCKPORT) Pada Anak Sekolah

 

Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, melalui subkor Promkesling melaksanakan kegiatan Tes Kebugaran Anak Sekolah di SMA Negeri I Brebes, Jumat 10 Februari 2023 pagi. Kegiatan ini diikuti oleh 100  siswa.  

Tes kebugaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan mengukur sejauh mana kemampuan kebugaran jasmaninya dan mengetahui tingkat kebugaran jasmaninya atau serangkaian pengukuran kondisi fisik bagi anak dan remaja indonesia.

Dr. Muhtar, M.Kes, selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mengatakan,  pemeriksaan test kebugaran jasmani pada anak sekolah ini dimaksudkan untuk mewujudkan siswa/siswi yang sehat, bugar dan berprestasi melalui pembudayaan aktifitas fisik dan olahraga yang baik, benar, terukur dan teratur di lingkungan sekolah.

Selain itu, tujuan dari tes kebugaran ini yaitu untuk meningkatkan perilaku siswa dalam meningkatkan kebugaran jasmani, meningkatnya pengetahuan siswa terhadap perlunya latihan fisik dan olahraga menjadi budaya hidup sehari-hari, meningkatkan kemandirian sekolah dalam mendukung gerakan masyarakat untuk hidup sehat serta meningkatkan derajat kesehatan dan prestasi siswa,

Tes kebugaran jasmani pada siswa/siswi juga merupakan salah satu komponen penting yang dapat mendukung prestasi siswa. Kebugaran jasmani dapat menggambarkan kondisi fisik seseorang untuk melakukan aktivitas. Kebugaran jasmani tidak sama dengan kesehatan. Orang yang sehat belum tentu bugar, tetapi orang yang bugar pasti sehat.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan dan prestasi siswa melalui budaya olahraga dan perilaku hidup sehat untuk mewujudkan generasi yang berkualitas.

Diskominfotik Dan Dinarpus Brebes Gelar Sosialisasi, Uji Coba dan Pendampingan Sistem Aplikasi Srikandi

 

Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik (Diskominfotik) serta Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes, Kamis 9 Februari 2023 menggelar soalisasi penerapan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) di Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes.

Sosialisasi dibuka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Ineke Tri Sulistyowaty, SKM, M.Kes diikuti perwakilan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinkes Brebes.

Sri Praptini, SH, MH, selaku Subkor Layanan dan Pemanfaatan Arsip Dinarpus Brebes mengatakan kegiatan sosialisasi ini bagian dari upaya untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, terutama untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SBPE).

“Sosialisasi ini, bagian dari tindaklanjut dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Menpan RB mengeluarkan Keputusan Menteri nomor 679 tahun 2020 tentang Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi),” ungkap Sri. 

Lebih lanjut, aplikasi Srikandi merupakan aplikasi yang memiliki berbagai macam fungsi dalam pengadministrasian tata kelola kearsipan, keberadaan Srikandi akan mempermudah koordinasi, tracking surat, mengangkat mutu layanan publik, dan tentunya terintegrasi dengan kementerian atau lembaga lainnya yang sudah menggunakan aplikasi Srikandi.

"Selaras dengan era digitalisasi, tentunya semua pegawai dapat mengakses dan menggunakannya semaksimal mungkin, sehingga kegiatan yang bersifat administratif dapat berjalan dengan lebih efisien, mudah-mudahan acara dapat berjalan sesuai maksud dan tujuan dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai," ungkap Sri.

Melalui sosialisasi penerapan Srikandi ini, Sri berharap seluruh ASN di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes dapat menerapkan aplikasi ini, sehingga pelayanan surat menyurat lebih mengedepankan pelayanan berbasis elektronik.

Sebagaimana diketahui aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) merupakan aplikasi tata Kelola persuratan terintegrasi yang dikembangkan oleh Kominfo, BSSN, ANRI dan MenpanRB untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Melalui kearsipan berbasis digital, tata Kelola persuratan dapat terekam dengan baik sehingga nantinya akan menjadi akuntabilitas dan memori kolektif bangsa dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik. Aplikasi Srikandi dapat digunakan oleh semua kementerian dan Lembaga Pemerintahan.

Validasi Data Capaian Promosi Kesehatan 2022

 

Promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mampu berperan serta secara aktif dalam pengembangan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan di dukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Tujuan utama promosi kesehatan meliputi 2 hal yakni peningkatan perilaku sehat dan peningkatan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Berbagai upaya sebagai proses menuju pada tujuan tersebut telah banyak dilakukan. Namun demikian keberhasilan promosi kesehatan belum tentu terwujud dalam waktu yang cepat.

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang baik, dilakukan pembagian peran masing-masing tingkat pemerintahan, mulai dari pusat sampai ke daerah. Menilik pada peran pemerintah dalam upaya mewujudkan kesehatan, peran pemerintah setingkat provinsi adalah  Koordinasi Lintas Sektor terkait Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Melakukan Penguatan Implementasi Germas, Koordinasi LS/LP terkait Pemanfaatan Dana Desa untuk Kesehatan, Model Intervensi Promosi Kesehatan, Menyebarluasan Informasi kesehatan  melalui berbagai media, Melakukan advokasi untuk mendorong kebijakan PHBS di Kabupaten Brebes, Melakukan Kemitraan/Jejaring Kerja dengan Sektoral, Penguatan Pemberdayaan Masyarakat.  Indikator  kegiatan promosi kesehatan & pemberdayaan masyarakat tahun 2023  adalah persentase kab/kota yang memiliki kebijakan PHBS, jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR-nya untuk program kesehatan, jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumberdayanya untuk mendukung kesehatan, persentase desa yang memanfaatkan dana desa untuk UKBM.

Untuk mengetahui progres pencapaian indikator kesehatan di Brebes, Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes melaksanakan kegiatan Pertemuan  Validasi Promosi Kesehatan. Kegiatan dilaksanakan sebagai persiapan penyusunan data laporan akhir tahun untuk tahun 2022. Kegiatan dihadiri oleh petugas Promkes Puskesmas Se-Kabupaten Brebes.  Kegiatan dilaksanakan hari Kamis, 9 Februari 2023 di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dr. Muhtar, M.Kes di damping oleh Subkor Promkesling, Emi Sri Hartati, SKM

FORUM DENGAR PENDAPAT KESEHATAN IBU DAN ANAK

Eska Unggul Ind bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, menggelar acara Forum Dengar Pendapat terkait Isu Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Kabupaten Brebes, yang dilaksanakan di Gedung Kantor Pemerintahan Terpadu Brebes, Rabu (8/2/2023).
Dalam kegiatan ini, Eska Unggul Ind Brebes menghadirkan beberapa pemangku kebijakan seperti Perwakilan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Kabupaten Brebes, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Brebes, Ineke Tri Sulistyowaty, SKM, M.Kes, dan Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Brebes, Dr. Muhtar, M.Kes, Subkor Kesga Gizi Dinkes Brebes, Nurul Aeni, SKM
Sebanyak 45 peserta perwakilan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, remaja, ibu hamil dan bidan berdiskusi serta menyampaikan beberapa aspirasi dan unek-unek yang dimiliki kepada pemangku jabatan yang hadir dalam acara ini terkait dengan masalah KIA.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh Eska Unggul Ind ini, terlebih ia menilai jika penanganan masalah ibu hamil hingga bayi baru lahir ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab seluruh stakeholder yang ada.
Ineke beharap Forum Dengar Pendapat ini bisa terus berlanjut, guna mewujudkan Kabupaten Brebes yang zero new stunting, dan zero Angka Kematian Ibu/Angka Kematian Bayi (AKI/AKB).
"Pemerintah sangat merespon kegiatan ini dan terus memberikan dukungan semaksimal mungkin sesuai dengan regulasi yang ada, (dan) harapannya tentu kita harapkan dengan adanya ini mampu menyosialisasikan kepada masyarakat, sehingga akhirnya (terwujud) zero AKI dan AKB, sehingga Kabupaten Brebes nanti menjadi kabupaten yang sehat," katanya.
"Nah sehingga dengan adanya partisipasi dari semua pihak hari ini kami senang sekali, kami sangat terbuka dan nanti kita akan kembangkan lagi, agar bareng-bareng, intinya adalah bagaimana membantu masyarakat ibu hamil yang sekarang lagi hamil, ketika ada masalah itulah yang harus kita usahakan (bantu)," ucapnya.
Ineket juga menekankan agar semua pihak memikirkan bagaimana intervensi yang dilakukan betul-betul menyentuh masyarakat. 

PERTEMUAN VALIDASI DATA TUBERKULOSIS (TB)

 

Dalam rangka validasi data program Tuberkulosis TB, Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes melalui Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular menghadirkan para pengelola TBC, Admin SITB, dan Petugas Laboratorium dari Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Brebes yang sudah melaporkan data TB pada aplikasi SITB.

Kegiatan berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, kegiatan yang berlangsung satu hari ini didampingi oleh Wasor TB dan Technical Officer TB. Kegiatan Validasi data ini dilaksanakan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan data TBC sensitif obat dan TBC resistan obat, pengelolaan logistik, laboratorium yang terlaporkan pada aplikasi SITB. 

SITB diharapkan berperan dalam mensukseskan target program Penanggulangan TBC nasional yaitu Eliminasi pada tahun 2030 dan Indonesia Bebas TBC tahun 2050.

Setelah dilaksanakan kegiatan validasi diharapkan dapat terkumpul data yang akurat pada SITB, mengetahui permasalahan petugas dalam menggunakan Aplikasi SITB, dan Fasilitas Kesehatan mengetahui hasil kinerja layanan.

RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN TAHUN 2023

 

Pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 bertempat di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Bidang SDK-SI mengadakan Rapat Pendahuluan dan Persiapan Survei Kepuasan Masyarakat. Rapat dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Ineke Tri Sulistyowaty, SKM, M.Kes dan sebagai pembicara adalah Widya Ariesanti, SKM dan Dika Berlianda, S.Kom yang dihadiri petugas SP3 Puskesmas Se-Kabupaten Brebes.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Tujuan dilaksanakannya Survei Kepuasan Masyarakat adalah  mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan, mendorong masyarakat berpartisipasi sebagai pengguna layanan untuk menilai kinerja penyelenggara layanan, mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mendorong penyelenggara pelayanan untuk lebih inovatif dalam memyelenggarakan pelayanan public, serta sebagai acuan dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam hal ini juga dibahas laporan pencapaian SpM berdasarkan PMK No. 4 Tahun 2019

RAPAT KOORDINASI KESEHATAN IBU DAN ANAK TINGKAT KABUPATEN BREBES TAHUN 2023

 

Pj Bupati Kabupaten Brebes Urip Sihabudin, SH, MH, hadir di Aula Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Brebes pada Senin, 6 Februari 2023 dalam rangka Pertemuan Rakor Kesehatan Ibu dan Anak Kabupaten Brebes Tahun 2023. Hadir pula dalam pertemuan Sekda Brebes, Assisten I Sekda Brebes, Kepala Dinkes Kab Brebes, Sekretaris, serta Bapak dan Ibu Pejabat Struktural Dinkes Kab Brebes, Dirut RSUD Se-Kabupaten Brebes, Camat  se Kabupaten Brebes.

 

Ineke Tri Sulsityowaty, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes menyampaikan dalam paparannya banyak yang harus diperbaiki, semua pihak atau lini memiliki andil yang sama. Adanya keterlambatan baik di masyarakat, maupun di Faskes tingkat kedua menjadi faktor yang menentukan dalam membantu menurunkan kematian Ibu dan Bayi utamanya saat proses persalinan dan masa nifas.

 

Pencapaian target penurunan Kematian Ibu dan bayi baru lahir harus tetap dilaksanakan, ungkap Ibu Ineke. Beliau juga menyampaikan semua pihak bertanggung jawab, Bapak dan Ibu Kepala Desa, Kader-kader posyandu di masyarakat, ulama serta tokoh masyarakat juga diharapkan ikut serta aktif dalam membantu pelayanan kesehatan KIA di daerah nya masing-masing.

 

Diharapkan penekanan pengurangan AKI dan AKB di wilayah masing-masing akan berjalan dengan baik, hasil analisa dan evaluasi rakor KIA ini harus terealisasi secara teknis di lapangan secara jelas dan terperinci agar dapat dievaluasi bagaimana tindak lanjut setelah RAKOR ini, himbau Ibu Ineke.