Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Kemitraan JKN di Kabupaten Brebes
Brebes– Dinas
Kesehatan Kabupaten Brebes menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program
Kemitraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Jumat, 27 September 2024,
bertempat di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Rapat ini dilakukan secara
hybrid, yang memungkinkan peserta hadir secara langsung maupun daring, dengan
tujuan memperkuat sinergi antarinstansi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan
program JKN di Kabupaten Brebes.
Acara tersebut
dihadiri oleh berbagai pihak penting dari instansi pemerintah dan layanan
kesehatan. Di antara peserta yang terlibat adalah Dinas Kesehatan Kabupaten
Brebes, BPJS Kesehatan Cabang Brebes, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Kabupaten Brebes, Dinas Sosial Kabupaten Brebes,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Brebes, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Brebes, Dinas Perindustrian
dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Brebes, Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
dan Perdagangan Kabupaten Brebes, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
(Disdikpora) Kabupaten Brebes, Kementerian Agama Kabupaten Brebes, serta
seluruh Camat di Kabupaten Brebes. Selain itu, seluruh rumah sakit negeri dan
swasta se-Kabupaten Brebes, puskesmas, 292 kepala desa, serta Paguyuban Camat
dan Kepala Desa Kabupaten Brebes juga turut berpartisipasi dalam rapat ini.
Acara dibuka
oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Ineke Tri Sulistyowaty, SKM,
M.Kes., yang dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor
demi mencapai kesuksesan program JKN di Brebes. Dalam pidatonya, Ineke
menggarisbawahi bahwa program JKN merupakan komponen kunci dalam mewujudkan
akses layanan kesehatan yang merata bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang
berada di pedesaan dan daerah terpencil.
“Kita semua
berkumpul di sini dengan satu tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa setiap
warga Brebes mendapatkan layanan kesehatan yang layak melalui Jaminan Kesehatan
Nasional. Namun, ini tidak mungkin terwujud tanpa dukungan dan kerjasama yang
baik dari semua pihak. Kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, sektor
kesehatan, dan BPJS Kesehatan sangat krusial untuk memastikan keberhasilan
program ini,” ujar Ineke dalam sambutannya.
Ineke juga
menegaskan pentingnya peran aktif dari seluruh peserta, baik dari pemerintah
daerah, puskesmas, rumah sakit, maupun kepala desa, dalam mengedukasi
masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam program JKN serta mempermudah akses
layanan kesehatan. "Melalui rapat koordinasi ini, kita harus membangun
komitmen bersama untuk terus mendukung pelaksanaan JKN, mulai dari peningkatan
akses, penguatan pelayanan, hingga pengawasan pelaksanaan di lapangan,"
lanjutnya.
Rapat koordinasi
ini melibatkan sesi diskusi yang intens dan tanya jawab antar peserta. Beberapa
isu penting yang dibahas meliputi tantangan yang dihadapi dalam penerapan JKN
di lapangan, seperti pendataan masyarakat yang belum terdaftar, kendala akses layanan
kesehatan di daerah terpencil, serta upaya peningkatan kualitas pelayanan di
fasilitas kesehatan.
BPJS Kesehatan
Cabang Brebes juga memaparkan data terkait cakupan layanan JKN di Kabupaten
Brebes, serta rencana pengembangan layanan berbasis teknologi yang diharapkan
dapat mempermudah akses masyarakat terhadap informasi layanan JKN. "Kami
terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan, termasuk dengan menghadirkan
inovasi digital yang akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi
serta layanan JKN secara lebih cepat dan efisien," ujar perwakilan dari
BPJS Kesehatan.
Di sisi lain,
Dinas Sosial dan Disdukcapil Kabupaten Brebes membahas pentingnya validasi data
kependudukan sebagai dasar untuk menjamin bahwa setiap warga Brebes, terutama
mereka yang tergolong dalam kelompok miskin, dapat terdaftar sebagai peserta
JKN. Proses validasi ini, menurut mereka, menjadi tantangan tersendiri karena
adanya perubahan data yang belum terintegrasi secara menyeluruh.
Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) juga memberikan masukan terkait peran
strategis kepala desa dalam sosialisasi JKN kepada masyarakat di tingkat desa.
"Kepala desa merupakan ujung tombak dalam mendekatkan layanan kesehatan
kepada masyarakat. Dengan peran aktif mereka, program JKN dapat lebih mudah
dipahami dan diakses oleh masyarakat luas," ujar perwakilan dari PMD.
Sesi tanya jawab
menjadi bagian penting dari acara ini, di mana para peserta diberi kesempatan
untuk menyampaikan pertanyaan serta gagasan mereka terkait implementasi JKN di
lapangan. Beberapa peserta dari puskesmas dan rumah sakit menyampaikan kendala
teknis dalam penyelenggaraan layanan kesehatan, seperti terbatasnya fasilitas
dan kurangnya tenaga medis di beberapa wilayah.
Diskusi ini
menghasilkan beberapa rekomendasi, seperti perlunya peningkatan koordinasi
antara BPJS Kesehatan dan puskesmas dalam hal administrasi klaim, serta usulan
pelatihan untuk meningkatkan kapasitas tenaga medis di tingkat puskesmas agar
layanan kesehatan dapat berjalan lebih optimal.
Rapat koordinasi
yang berlangsung hingga siang hari ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk
terus mendukung pelaksanaan program JKN di Kabupaten Brebes. Seluruh instansi
yang hadir sepakat untuk terus bekerja sama dalam mengatasi berbagai tantangan
yang muncul serta memperkuat sinergi lintas sektor demi kesejahteraan
masyarakat.
Dengan adanya
rapat koordinasi ini, diharapkan pelaksanaan JKN di Kabupaten Brebes dapat
berjalan lebih efektif dan efisien, serta mampu memberikan dampak positif bagi
peningkatan kualitas hidup masyarakat.